Medan | Kupastuntas86.com – Hampir tiga minggu setelah rangkaian bencana banjir dan longsor melanda berbagai wilayah di Sumatera Utara, satu hal kian terang: bencana ini tidak semata-mata peristiwa alam, melainkan buah dari krisis ekologis yang diproduksi secara sistematis.Berdasarkan pemantauan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara di lapangan, krisis ini tidak dapat dilepaskan dari aktivitas industri ekstraktif dan kehutanan skala besar yang merusak ekosistem. Salah satu aktor utama dalam krisis tersebut adalah PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis menyerukan pemerintah segera menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) pasca bencana ekologis besar yang menyebabkan banyaknya korban meninggal dunia, kehilangan tempat tinggal, harta benda dan pekerjaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seruan tersebut bergema saat menggelar konfrensi pers di Kantor JPC Jalan Mongonsidi Medan Polonia, Jumat (19/12/2025) dengan narasumber Ephorus HKBP, Pdt Dr Victor Tinambunan, MST, Ketua Sekber Pastor Walden Sitanggang, OFM.cap, Sekretaris Sekber Pdt. Dr. JP. Robinsar Siregar, M.Th, Ketua Horas Bangso Batak (HBB) Lamsiang Sitompul, SH, MH, Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Rocky Pasaribu, korban bencana Sihaporas, Mersi Silalahi, korban bencana Tapanuli Utara, Janner Hutapea dengan moderator Ketua Pelaksana Harian AMAN Wilayah Tano Batak, Jhontoni Tarihoran.
Dalam pernyataannya, Ephorus HKBP, Pdt Dr Victor Tinambunan, MST mengingatkan berdasarkan bencana yang terjadi, pemerintah harus tegas menutup para perusahaan perusak lingkungan tersebut, terutama PT TPL.
Disebutnya, bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatra hanyalah tanda-tanda awal dari kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah dan jika terlambat mengambil sikap maka bencana yang lebih besar akan menyusul.
“Sebelumnya kami menyampaikan bahwa bencana yang terjadi ini adalah akibat ulah manusia. Kami juga menyampaikan turut berbelasungkawa kepada korban. Kemudian kami mengapresiasi kerja sama semua pihak yang telah menunjukkan solidaritas yang tinggi membantu masyarakat yang terdampak,” ujar Pdt Dr Victor.
Ephorus mengapresiasi Presiden Prabowo yang tegas memerintahkan Kementeriaan Kehutanan untuk mengaudit total PT TPL dan untuk sementara aktivitas PT TPL ditutup.
“Kita patut mengapresisasi pemerintah yang sudah memerintahkan agar TPL diaudit total dan telah menutup sementara. Namun yang namanya evaluasi total harus dicek semua, harus secara keseluruhan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat,” ucapnya.
Namun begitu, lanjut Ephorus, pemerintah harus tegas. Jangan hanya menutup sementara dan hanya dievaluasi atau diaudit, tetapi harus ditutup permanen. Sebab jika tidak ditutup permanen, dikhawatirkan akan ada bencana yang lebih besar akan menyusul.
“Kalau dalam 4 dekade ini suara rakyat, suara pendeta, suara pastor suara aktivis tidak didengar, maka sekarang ini alam yang bersuara. Suara alam tidak bisa ditutupi. Korbannya juga sangat banyak. Dengan peristiwa ini apalagi yang mau ditunggu, apalagi lagi yang mau dibuktikan,” tegas orang nomor satu di HKBP ini.
Pdt Dr Victor menegaskan lagi, jika pemerintah tidak menutup TPL dan perusahaan perusak lingkungan lainnya, maka ke depannya situasinya akan semakin sulit.
“Lahan-lahan produktif masyarakat sudah tertimbun, hunian sudah hancur, ke depan akan sangat sulit, maka sekali lagi kami minta pemerintah harus tegas tutup perusahaan TPL,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Sekber, Pastor Walden Sitanggang, menyebut masyarakat menagih janji Gubernur Bobby Nasution mengeluarkan rekomendasi tutup PT TPL.
Ia meminta Gubernur Bobby memperlihatkan surat rekomendasi tutup TPL yang katanya sudah tandatanganinya tersebut.
“Katanya sudah dia tandatangani. Tapi sampai saat ini kami belum pernah melihat apalagi menerimanya. Memang ada postingannya di akun media sosial beliau, tapi itu belum cukup jelas,” akunya.
Senada dengan Ephorus HKBP, Pastor Walden menegaskan PT TPL harus ditutup secara permanen.
“Jika pemerintah pusat sudah menutup sementara, kami tetap meminta pemerintah menutup TPL secara permanen. Tidak ada tawar menawar. Alam dan Ilahi sudah bersuara, bencana sudah terjadi dan menelan banyak korban. Jangan sampai bencana lebih besar datang,” tegas Pastor Walden.
Selanjutnya, Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Rocky Pasaribu mengatakan PT TPL sudah dipastikan penyebab bencana yang terjadi di Sumatra.
Diterangkan ya, pembukaan lahan baru, praktik pemanenan eucalyptus setiap 4–5 tahun yang dilakukan PT TPL penyebab terbentuknya lahan terbuka yang secara masif meningkatkan kerentanan terhadap bencana ekologis.
Disambungnya, 6 dari 12 kabupaten/kota yang merupakan lokasi konsesi PT TPL, tercatat sebagai wilayah terdampak bencana yang sangat parah
“Bencana alam yang terjadi ini adalah akumulasi dari kerusakan yang terjadi. Salah satu perusahaan yang paling bertanggungjawab adalah TPL. Tidak ada kata lain, TPL harus tutup permanen,” tandas Rocky.
Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul, SH, MH dalam pernyataannya mengatakan pemerintah harus tegas menutup PT TPL seperti perusahaan lainnya penyebab bencana dan akan mengambil langkah hukum terhadap PT TPL yang sudah menyebabkan banyaknya korban jiwa.
“Terhadap 22 perusahaan yang terlibat penyebab bencana, pemerintah lewat Kementerian Kehutanan dinyatakan tutup, namun untuk PT TPL ini harus ada audit. Ada apa ini? Pemerintah harus tegas menutupnya. Dan kedepannya juga akan mendiskusikan langkah hukum yang ditempuh terhadap PT TPL yang menyebabkan banyaknya meninggal dan kerugian lainnya,” urainya.
Kemudian, korban bencana Sihaporas, Mersi Silalahi menceritakan bagaimana keadaan mereka akibat ulah PT TPL.
“Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena operasional PT TPL. Kami tidak lagi bisa mendapatkan air suci untuk ritual kami dan binatang-binatang pun sudah keluar hutan untuk mencari makan. Kami juga mengkwatirkan banjir bandang di Tapanuli Raya akan terjadi pula di tempat kami,” ucapnya.
Ibu yang suaminya juga dua kali dipenjara akibat melawan keserakahan PT TPL merasa kecewa atas penutupan sementara yang disampaikan pemerintah kepada PT TPL.
“Pemerintah menyebut operasional PT TPL sementara ditutup, namun mereka tetap beroperasi sehingga kami tetap tidak bisa mengusahai lahan kami. Sehingga sampai saat ini kami masih tergantung pada bantuan,” ungkapnya sedih sembari meminta agar mereka dapat kembali berusaha di tanah mereka.
Korban bencana Tapanuli Utara, Jenner Hutapea menyampaikan kondisi daerahnya pasca bencana yang tergantung pada bantuan yang ada serta pengerjaan akses jalan yang hanya dibantu dari para perantau.
“Kami saat ini masih tergantung pada bantuan dan mirisnya untuk penanggulangan akses jalan yang tertimbun tidak ada dari pemerintah. Kami mengerjakannya sendiri dengan bantuan para perantau yang menyewa alat berat,” jelasnya sembari berharap ada langkah konkrit pemerintah terhadap daerahnya.
(JONI SH)
