Medan Tembung | Kupastuntas86.com – Persoalan bantuan sosial (Bansos) yang tidak tepat sasaran kembali mencuat. Diduga akibat data penerima yang stagnan dan tidak pernah diperbarui, banyak warga prasejahtera yang justru luput dari perhatian pemerintah.
Salah satu potret nyata ketimpangan ini dialami oleh Asrin Parinduri (68). Warga Lingkungan 6, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung ini terpaksa menghabiskan masa tuanya di sebuah gubuk reyot yang jauh dari kata layak. Rumah yang ia huni selama 43 tahun itu hanya berdindingkan papan penuh tambalan dengan atap jerami dan lantai semen yang telah hancur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mirisnya, meski kondisi ekonominya sangat memprihatinkan, Asrin mengaku belum pernah mencicipi bantuan dari pemerintah, baik itu bantuan pusat, Pemerintah Kota Medan, maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Sudah puluhan tahun saya di sini, bantuan dari pusat sampai daerah tidak pernah ada. Dari kelurahan pun tidak pernah sampai ke kami,” ungkap Asri dengan nada pasrah, Senin (22/12/2025).
Sorotan Terhadap Validitas Data Kepling
Ketidakakuratan penyaluran bantuan ini diduga kuat berakar pada proses pendataan di tingkat bawah. Informasi di lapangan menunjukkan bahwa bantuan justru sering kali jatuh ke tangan warga yang secara ekonomi lebih mampu. Hal ini disinyalir terjadi karena data yang disodorkan pihak Kepala Lingkungan (Kepling) kurang akurat dan sulit dipertanggungjawabkan validitasnya.
Desakan Reformasi Birokrasi di Tingkat Kelurahan
Kondisi ini memicu reaksi keras dari Azhari A.M Sinik, Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU). Ia mendesak Wali Kota Medan untuk segera turun tangan memantau langsung kinerja aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Azhari menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap kinerja Kepling dalam mendata masyarakat. Menurutnya, kegagalan dalam menyalurkan Bansos secara tepat sasaran adalah bentuk kegagalan pelayanan publik.
“Ini masalah serius. Lurah dan stafnya hingga jajaran Kepling harus dievaluasi total. Jika mereka tidak mampu bekerja secara valid untuk melayani masyarakat, lebih baik dicopot saja dari jabatannya,” tegas Azhari.
(JONI SH)
