Meulaboh – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Aceh, Yan Rusmano, menghadiri pertemuan rutin Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (PIPAS) Daerah Aceh sekaligus memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Aceh. Kegiatan ini dipusatkan di Lapas Kelas IIB Meulaboh pada Sabtu (31/01/2026).
Acara yang menempatkan Rayon IV sebagai tuan rumah ini dihadiri oleh Kakanwil yang didampingi Ketua PIPAS Daerah Aceh, Ny. Anis Yan Rusmano. Turut hadir jajaran Kabag/Kabid serta seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan se-Aceh yang hadir bersama para istri selaku Ketua PIPAS Cabang.
Dalam sambutannya, Yan Rusmano menyampaikan apresiasi tinggi atas kekompakan PIPAS dalam mendukung tugas-tugas pemasyarakatan. Menurutnya, PIPAS memiliki peran strategis sebagai perekat silaturahmi dan penguat sinergi antar-UPT di wilayah Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sela kegiatan, Kakanwil didampingi Ketua PIPAS Aceh mengunjungi stan bazar yang memamerkan produk unggulan karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program pembinaan kemandirian, Yan Rusmano membeli produk dari setiap UPT yang tampil di bazar tersebut.
“Ini adalah apresiasi kami terhadap kreativitas warga binaan. Produk-produk ini membuktikan bahwa pembinaan kemandirian di lapas dan rutan berjalan dengan baik,” ujar Yan Rusmano.
Usai pertemuan PIPAS, rangkaian kegiatan berlanjut ke agenda sarasehan dan Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kakanwil. Fokus utama rapat kali ini adalah membahas persiapan kedatangan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka peresmian Sarana Produk Pemasyarakatan Guna (SPPG) di Lapas Kelas IIA Banda Aceh.
Kakanwil menegaskan kepada seluruh jajaran agar memaksimalkan keberadaan SPPG sebagai wadah pemberdayaan warga binaan yang lebih profesional. Selain itu, ia memberikan instruksi khusus terkait program prioritas nasional.
“Setiap UPT wajib melakukan optimalisasi program ketahanan pangan. Ini bukan sekadar program, melainkan prioritas dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang harus kita laksanakan dengan serius di seluruh Aceh,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut diakhiri dengan sesi diskusi dan dialog interaktif. Para Kepala UPT diberikan ruang untuk menyampaikan kendala di lapangan serta masukan strategis guna memastikan pelaksanaan tugas ke depan berjalan lebih efektif.
Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah yang berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan.
(ZL)
