ACEH TIMUR, KUPASTUNTAS86.COM – Sengketa lahan antara masyarakat dan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Timur kian memanas. Menyikapi hal tersebut, DPRK Aceh Timur mengambil langkah tegas dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Sengketa Lahan Hak Guna Usaha (HGU). Pembentukan Pansus tersebut ditetapkan melalui Keputusan DPRK Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2025 dan disahkan dalam rapat paripurna.
Langkah ini merupakan respons atas meningkatnya tuntutan masyarakat sekaligus tindak lanjut dari pertemuan antara Bupati Aceh Timur dengan perwakilan warga guna mencari jalan keluar atas konflik lahan yang telah berlangsung lama, Senin (9/2/2026).
Ketua DPRK Aceh Timur, Musaitir, yang juga bertindak sebagai penanggung jawab Pansus, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal penyelesaian sengketa secara adil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami memahami keresahan masyarakat terkait persoalan lahan ini. Dengan dibentuknya Pansus, kami berharap dapat menemukan solusi terbaik yang berkeadilan bagi semua pihak,” ujar Musaitir, Selasa (10/2/2026).
Pansus Sengketa Lahan HGU memiliki sejumlah tugas strategis, di antaranya menghimpun masukan masyarakat terkait konflik HGU perusahaan kelapa sawit, memastikan keabsahan data fisik sertifikat HGU, serta mengecek kelengkapan izin usaha perkebunan.
Selain itu, Pansus juga akan menelusuri transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR), realisasi kebun plasma, kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pengelolaan limbah agar sesuai ketentuan perundang-undangan.
Adapun susunan Pansus terdiri dari perwakilan lintas fraksi DPRK Aceh Timur, yakni Sartiman (Fraksi NasDem) sebagai Ketua, Muhammad Syuhada (Fraksi PKB) sebagai Wakil Ketua, dan Iskandar, S.Sos (Fraksi PA) sebagai Sekretaris, serta sejumlah anggota lainnya.
Sementara itu, Ketua Pansus Sartiman melalui Wakil Ketua Muhammad Syuhada mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke PT Bumi Flora untuk mengecek legalitas data perusahaan yang terlibat sengketa dengan masyarakat.
“Saat ini kami sedang mengumpulkan dan mengkaji seluruh data terkait permasalahan tersebut,” kata Syuhada.
Ia juga meminta masyarakat, khususnya warga di lima kecamatan terdampak konflik lahan, agar bersabar dan memberi ruang bagi Pansus bekerja secara maksimal.
“Kami bersama anggota DPRK Aceh Timur terus berupaya agar persoalan ini dapat diselesaikan secara adil dan menyeluruh,” tambahnya.
Di sisi lain, perwakilan masyarakat, Asnanun, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan aksi unjuk rasa dengan menetap selama 21 hari sebagai bentuk desakan agar persoalan HGU segera diselesaikan.
Ia menyoroti dugaan masuknya tanah adat ke dalam kawasan HGU perusahaan dan meminta pemerintah daerah menurunkan tim Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur ulang batas lahan masyarakat dan perusahaan. (Ai)
