Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Aceh, Yan Rusmanto, menghadiri langsung kegiatan Penyerahan Hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Kamis (12/03/2026).
Bertempat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Kakanwil hadir dengan didampingi oleh jajaran struktural penting, yakni Kabid Pembinaan, Kabid Patnal, dan Kabid PK. Kehadiran jajaran pimpinan ini menunjukkan keseriusan Ditjenpas Aceh dalam menyikapi hasil pengawasan eksternal demi perbaikan birokrasi yang lebih bersih.
Kegiatan ini tidak hanya dihadiri secara luring di lokasi, namun juga diikuti secara virtual melalui sambungan Zoom Meeting oleh pimpinan dari delapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjadi lokus penilaian tahun ini. Kedelapan UPT tersebut meliputi Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Lapas Kelas IIB Langsa, Lapas Kelas IIB Kuala Simpang, Lapas Kelas IIB Kutacane, Lapas Kelas IIB Lhoksukon, Bapas Kelas II Nagan Raya, Rutan Kelas IIB Bener Meriah, dan Rutan Kelas IIB Singkil. Keterlibatan seluruh kepala UPT ini bertujuan agar setiap satuan kerja memahami langsung poin-poin evaluasi yang diberikan oleh lembaga pengawas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara diawali dengan sambutan sekaligus pemaparan komprehensif dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty. Dalam penyampaiannya, ia memberikan gambaran umum mengenai potret pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan sepanjang tahun 2025. Dian menekankan bahwa penilaian ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya bersama untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi tanpa adanya hambatan birokrasi yang tidak perlu.
“Penilaian maladministrasi ini adalah potret nyata bagaimana standar pelayanan dijalankan di lapangan. Kami berharap hasil ini menjadi kompas bagi jajaran pemasyarakatan untuk menutup celah-celah kekurangan, sehingga kepuasan masyarakat terhadap layanan di Lapas, Rutan, maupun Bapas dapat terus meningkat secara signifikan,” ujar Dian Rubianty dalam paparannya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen hasil penilaian secara resmi dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh kepada Kakanwil Ditjenpas Aceh. Menanggapi hasil tersebut, Kakanwil Yan Rusmanto menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kerja keras Ombudsman dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan Aceh. Menurutnya, masukan dari Ombudsman adalah modal utama untuk melakukan transformasi layanan ke arah yang lebih baik.
“Kami sangat berterima kasih atas evaluasi objektif yang diberikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Hasil penilaian ini adalah bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kami dan seluruh UPT lokus penilaian. Tidak ada kata puas dalam melayani; kami menegaskan komitmen untuk segera menindaklanjuti setiap catatan yang ada demi memastikan pelayanan publik di lingkungan Ditjenpas Aceh berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari maladministrasi,” tegas Yan Rusmanto dalam sambutannya.
Penyerahan hasil penilaian ini diharapkan menjadi momentum penguatan integritas bagi seluruh jajaran Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh. Dengan sinergi bersama Ombudsman RI, komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan bebas dari maladministrasi kini menjadi prioritas utama guna menghadirkan pelayanan publik yang prima di seluruh wilayah Aceh.
