Banda Aceh, Kasubbag Tata Usaha Lapas Kelas IIA Banda Aceh mengikuti kegiatan Penjelasan Pelaksanaan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) melalui Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja, Rabu (04/03/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Pertemuan ini merupakan bagian dari pemenuhan kurikulum PKTBT bagi peserta Latsar CPNS Tahun 2026 guna memastikan penguatan kompetensi teknis berjalan selaras dengan kebutuhan dan tugas jabatan di unit kerja masing-masing.
Dalam kegiatan tersebut dijelaskan secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan PKTBT, peran pimpinan unit kerja dalam proses pembimbingan, teknis penyusunan rencana pembelajaran, hingga sistem pelaporan dan evaluasi kegiatan. PKTBT menjadi tahapan penting dalam Latsar CPNS sebagai sarana pembentukan kompetensi teknis yang aplikatif dan berorientasi pada peningkatan kinerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun di lingkungan Lapas Kelas IIA Banda Aceh, sebanyak delapan orang CPNS tercatat mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Tahun 2026. Keikutsertaan delapan CPNS tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan sumber daya manusia guna mencetak aparatur yang profesional, berintegritas, dan siap menjalankan tugas di bidang pemasyarakatan.
Kalapas Kelas IIA Banda Aceh, Edi Cahyono, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan menegaskan komitmen jajarannya dalam mendukung pelaksanaan PKTBT. “Kami mendukung penuh pelaksanaan PKTBT sebagai bagian dari proses pembentukan CPNS yang profesional dan berintegritas. Dengan jumlah delapan CPNS yang mengikuti Latsar tahun ini, kami berkomitmen memberikan pembimbingan dan pendampingan secara optimal agar mereka mampu memahami tugas dan fungsi secara komprehensif serta memberikan kontribusi nyata bagi organisasi,” ujar Kalapas.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan PKTBT di lingkungan Lapas Kelas IIA Banda Aceh dapat berjalan efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mampu mencetak ASN yang kompeten dan siap memberikan pelayanan publik yang prima
