MEDAN | KUPASTUNTAS86.COM – Ketua Umum (Ketum) DPP TKN Kompas Nusantara sekaligus Ketum Pagar UNRI Prabowo Gibran untuk Negara Republik Indonesia, Adi Warman Lubis, angkat bicara terkait vonis dua tahun penjara terhadap dr. Paulus Yusnari Lian Saw Zung Sp.B (50) di Pengadilan Negeri Medan. Menurutnya, kasus yang menjerat dokter senior itu sarat dugaan kriminalisasi dan menyisakan banyak kejanggalan.
Adi Warman menilai dakwaan yang menyebut dr. Paulus merusak pagar seng di atas tanah miliknya sendiri adalah potret ironi hukum yang sulit diterima akal sehat. “Ini sungguh keterlaluan. Bagaimana mungkin seseorang dituduh merusak pagar, padahal pagar itu berdiri di atas lahannya sendiri? Kalau begini, hukum kita bukan lagi tegak lurus, melainkan bengkok demi kepentingan oknum tertentu,” ujarnya tegas.
Ia menambahkan, perkara ini menunjukkan hukum masih dijadikan alat kekuasaan, bukan sebagai sarana keadilan. “Jaksa maupun hakim semestinya berpegang teguh pada sumpah jabatan: netral, adil, dan bijaksana. Mereka tidak boleh hanya terpaku pada laporan kepolisian, tetapi wajib menggali fakta persidangan serta bukti yang sesungguhnya,” tandasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Adi Warman menyinggung kondisi kesehatan dr. Paulus yang memprihatinkan. Selama persidangan, dokter spesialis bedah ini terpaksa duduk di kursi roda. “Beliau sudah puluhan tahun mengabdikan diri menyelamatkan nyawa manusia. Namun kini, dengan tuduhan tak logis dan bukti minim, justru dijatuhi vonis dua tahun. Ini ironis sekaligus memilukan. Di mana hati nurani para penegak hukum?” katanya dengan nada kecewa.
Adi Warman juga mempertanyakan intensitas persidangan yang terbilang janggal. “Bayangkan, dalam satu minggu bisa digelar sampai tiga kali sidang. Mengapa begitu terburu-buru? Dengan bukti yang minim, seharusnya hakim membebaskan dr. Paulus tanpa syarat demi keadilan,” tambahnya.
Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar hukum tidak boleh dipermainkan, apalagi menyangkut masyarakat kecil. “Kasus dr. Paulus memberi sinyal bahwa hukum kita masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Koruptor dan perampok uang rakyat banyak yang masih bebas, sementara seorang dokter ahli bedah justru dihukum dua tahun hanya karena pagar seng bekas di atas tanahnya sendiri, yang hingga kini masih dalam sengketa. Ini sungguh memalukan,” ucapnya geram.
Menutup keterangannya, Adi Warman mendesak agar pengadilan benar-benar menjaga marwah peradilan. “Kalau pengadilan hanya dijadikan ajang menghukum rakyat kecil, kepercayaan publik akan hancur. Hakim harus sadar, putusan mereka akan tercatat dalam sejarah: apakah berpihak pada kebenaran dan keadilan, atau justru mencederainya,” pungkasnya. (TIM)
