DELI SERDANG | Kupastuntas86.com – Menjelang rencana aksi demo besok, Jumat (6/2), suasana di Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, mulai memanas. Namun, Kepala Desa Imran memastikan tidak ada yang perlu disembunyikan terkait pengelolaan dana desa masa lalu, kamis (5/2/2026).
Kades Imran: “Dana BUMDES 2018 Sudah Beres, dan sudah diperiksa Tipikor Polres Deli Serdang & Inspektorat Kabupaten Deli Serdang!”
Poin Penting Klarifikasi Kades:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
– Sudah Audit: Dana BUMDES 2018 telah diperiksa oleh Inspektorat Deli Serdang.
– Hukum Jelas: Unit Tipikor Polres Deli Serdang sudah melakukan pemeriksaan sejak tahun 2020.
-; Status: Persoalan dinyatakan selesai secara administratif maupun hukum.
Ihwan Bancin, SH.MH (Kuasa Hukum), menyayangkan rencana demo tersebut.
“Kades kita sudah kooperatif sejak 2020. Kalau masalahnya sudah selesai, aksi ini sebenarnya tidak perlu dilakukan,” ungkapnya.
Munculnya kembali isu dana BUMDES 2018 ke permukaan menjelang aksi demo Jumat besok memicu spekulasi adanya motif tertentu. Penasihat Hukum Kades Bagan Serdang, Ihwan Bancin SH.MH, mensinyalir bahwa gerakan ini hanya mendaur ulang isu lama yang secara hukum sebenarnya sudah dianggap “mati”.
Dalam keterangannya, Ihwan menekankan bahwa transparansi publik tetap dijunjung tinggi, namun ia menyayangkan jika aksi massa digunakan untuk membangun opini negatif tanpa dasar bukti baru.
“Jika memang ada bukti baru (novum), silakan tempuh jalur yang konstitusional. Namun, jika hanya mengangkat isu 2018 yang sudah diperiksa Tipikor dan Inspektorat pada 2020 lalu, ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi kami,” ujar Ihwan menambahkan.
Kondisi Desa Tetap Kondusif
Di sisi lain, suasana di Desa Bagan Serdang terpantau tetap tenang. Imran, selaku Kepala Desa, meminta warga untuk tidak terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Ia berkomitmen untuk tetap fokus pada program pembangunan desa tahun 2026 yang sedang berjalan.
Poin-Poin yang Menjadi Sorotan:
– Kepastian Hukum: Audit Inspektorat dan pemeriksaan Tipikor tahun 2020 menjadi “benteng” hukum utama pihak desa.
– Kebebasan Berpendapat: Pihak desa menghargai rencana aksi Garda Harapan Sumut sebagai hak demokrasi, namun meminta agar tidak disertai fitnah atau pencemaran nama baik.
– Fokus Pembangunan: Kades Imran menegaskan tidak ingin pelayanan masyarakat terganggu oleh hiruk-pikuk isu masa lalu tersebut.
Analisis Singkat: Mengapa Isu Ini Muncul Sekarang?
Secara jurnalistik, munculnya kembali isu tahun 2018 di tahun 2026 sering kali dipicu oleh beberapa kemungkinan:
1. Kurangnya Sosialisasi Hasil Audit: Masyarakat mungkin belum mengetahui bahwa pemeriksaan tahun 2020 sudah selesai.
2. Dinamika Politik Desa: Menjelang momentum politik atau pergantian kebijakan, isu anggaran sering kali menjadi instrumen kritik yang paling tajam.
3. Fungsi Kontrol Sosial: Lembaga seperti Garda Harapan Sumut menjalankan fungsinya sebagai pengawas, meski validasi data di lapangan tetap menjadi kunci utama.
(TIM)
