TAKALAR – kupastuntas86.com | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan untuk melihat langsung potensi hilirisasi rumput laut, khususnya di Kabupaten Takalar yang dikenal sebagai salah satu penghasil euchema cottonii terbesar di Indonesia. Kunjungan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat hilirisasi seluruh komoditas unggulan agar tidak lagi diekspor dalam bentuk bahan baku.
Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar di dunia, namun sekitar 66% produk masih diekspor dalam bentuk mentah. Melalui hilirisasi, pemerintah menargetkan rumput laut dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti karaginan, agar-agar, pupuk organik, hingga bahan pangan dan kesehatan. Upaya ini membutuhkan penguatan dari sektor hulu sampai hilir melalui penyediaan bibit unggul, riset teknologi, dan kerja sama lintas sektor.
Selama tiga hari kunjungan (10–12 November), tim yang dipimpin Hery Mulayana mengunjungi berbagai lokasi industri, mulai dari Kawasan Industri Makassar (KIMA), pabrik PT Giwang Citra Laut di Takalar, hingga PT Biota Laut Ganggang (BLG) di Pinrang—pabrik hydrocolloids terbesar di dunia. Dari kunjungan ini, tim menghimpun data produksi, proses pengolahan, serta kapasitas industri yang mampu menyerap rumput laut kering hingga puluhan ton setiap minggu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dialog dengan Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Galesong menjadi salah satu agenda penting. BPBAP menjelaskan pengembangan bibit rumput laut berbasis kultur jaringan meski produksinya masih terbatas. Dinas Perikanan Kabupaten Takalar menyambut baik dorongan hilirisasi dan menegaskan kesiapan daerah mendukung kemajuan industri pengolahan rumput laut.
Tim juga mengunjungi pelaku UMKM yang mengolah rumput laut jenis caulerpa (anggur laut) menjadi produk kosmetik dan kesehatan bernilai ekspor. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Desa Laikang, salah satu sentra budidaya terbesar di Takalar dengan produksi rata-rata 2.000 ton rumput laut kering per tahun. Meski potensial, petani masih menghadapi kendala seperti bibit mahal, kondisi perairan menurun, akses pembiayaan sulit, serta ancaman alih fungsi pesisir akibat penetapan Kawasan Industri Takalar (KITA) sebagai Proyek Strategis Nasional.
Sejumlah petani, termasuk pelaku usaha lokal M. Kasim, berharap kawasan industri tidak mengorbankan ruang hidup nelayan dan pembudidaya. Mereka meminta pemerintah mendorong agroindustri seperti pabrik rumput laut, bukan smelter atau pelabuhan besar yang berpotensi merusak perairan dan mata pencaharian masyarakat.
Di akhir kunjungan, tim Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menegaskan bahwa hilirisasi rumput laut hanya dapat berhasil melalui kolaborasi pemerintah, riset, pelaku usaha, dan masyarakat. Penguatan rantai pasok dari hulu, peningkatan riset bibit unggul, perluasan kapasitas industri, serta dukungan regulasi menjadi kunci agar Sulawesi Selatan dapat menjadi pusat hilirisasi rumput laut berdaya saing nasional maupun internasional.
