MEDAN I KUPAS TUNTAS 86 – Ratusan Massa Aksi 229 Aliansi Ormas-ormas Islam Kelaskaran Sumut dan Elemen, yang terdiri dari Ormas Kelaskaran Front persaudaraan Islam (FPI), Forum Umat Islam Sumut (FUI-SU), Persatuan Islam Sumatera (PIS), dan Liga Muslim Indonesia (LMI) turut pula pada Aksi tersebut dari Elemen, diantaranya dari Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) serta dari Masyarakat Pembela Tanah Wakaf (MPTW).
Massa Aliansi Ormas ormas Islam Kelaskaran Sumut dan Elemen Masyarakat, datang ke Kantor DPRD Sumatera Utara, di Jalan Imam Bonjol, Medan guna Menunjukkan Rasa Simpati dan Solidaritas terhadap Rakyat Melayu Rempang- Galang.
menuntut agar para wakil wakil rakyat segera menyampaikan apa yang menjadi aspirasi serta pembelaan massa Aksi, Aliansi Ormas kepada pemerintahan Jokowi melalui DPR RI dengan menggunakan hak interpelasi atau hak penyelidikan terhadap seluruh kebijakan pemerintah, khususnya di bidang investasi yang kini telah berdampak hukum dan hak azasi manusia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
hal tersebut tertera di dalam salah satu poin tuntutan dari Massa Aliansi yang dibacakan koordinator Aksi Azhari, pada Aksi Solidaritas Bela Rakyat Melayu Rempang-Galang, Jum’at (22/9/2023) di depan Kantor DPRD Sumut.
Dalam tuntutan lainnya, Aliansi juga meminta dan
Menuntut proses hukum atas tindakan Refresif dari para aparat penegak hukum (APH), Menuntut pembatalan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemprov Kepri atau Pemko Batam Relokasi atau pergeseran atas hak tanah rakyat masyarakat pulau Rempang sebab tidak adanya kepastian hukum serta Menyerukan Rakyat Rempang untuk tetap memperjuangkan apa yang menjadi hak asasinya dan bersatu melawan Kebijakan Pemerintah yang bertentangan dengan hukum, hak asasi manusia, konstitusi serta menjaga serta melindungi kedaulatan Negara RI.
Ketua FUI SU, Irwansyah, SH, MH, dalam orasinya, mengatakan bahwa, pemerintah Jokowi, telah berbuat Dzolim dan sudah sangat semena mena berbuat terhadap Rakyat Rempang, sudah tidak ada ketidakpastian hukum lagi disana.
” Ketidakpastian hukum dimaksud adalah dalam mengimplementasikan kebijakan Pembangunan khususnya di bidang investasi oleh Pemerintah yang sudah cenderung bertindak sewenang-wenang sebagai bentuk Arogansi kekuasaan yang di pengaruhi oleh paham kapitalis dan paham sosialis komunis dan itu bertentangan pula dengan nilai nilai Pancasila serta Undang-undang Negara Republik Indonesia, ” ujarnya.
Sementara itu Ketua DPW FPI Kota Medan, M.Natsir, yang putra asli Melayu medan utara, dalam orasinya, memprotes ucapan Menteri Manifest, Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa ekonomi kita saat ini tidak baik baik saja, namun menurut Natsir, ekonomi sebelum Luhut menjabat, ekonomi kita itu baik baik saja, tapi kenapa setelah Luhut menjabat, malah ekonomi kita ini semakin carut marut, ada apa ini, ucapnya dengan nada bertanya…?
sikap protes juga disampaikannya kepada panglima TNI, Yudo Margono, atas pernyataannya yang tidak etis sebagai seorang pimpinan TNI, dengan mengatakan kepada para prajuritnya, untuk memiting satu orang satu pendemo Rempang dengan satu orang TNI, itu adalah sikap yang sangat berlebihan kepada rakyatnya sendiri yang seharusnya Rakyat itu dirangkul bukan di piting ” ungkapnya geram.
Menjelang Akhir Demo, Ketua DPRD SU, Drs.Baskami, Wakil Ketua DPRD SU, Rahmadsyah Sibarani, Anggota DPRD SU, Ahmad Hadian, dan Hanafi Ismed, Lc., M.A, keduanya dari Fraksi PKS , menerima 5 orang Delegasi perwakilan dari Aliansi Ormas ormas Islam Kelaskaran Sumut dan Elemen.
Setelah ber dialog beberapa saat, mereka pun bergegas langsung turun menemui peserta Massa Aksi, dan diatas Mobil Komando, para wakil wakil rakyat tersebut masing masing Menyampaikan, akan langsung merespon dan meneruskan apa yang menjadi Tuntutan Massa Aksi Aliansi Ormas Kelaskaran.
Sebelum Aksi di tutup Kordinator Aksi, Azhari yang juga Selaku Ketua DPD PIS Deli Serdang, Membacakan Pernyataan sikap resmi di hadapan Pimpinan Dewan. (RED/TIM)
