MEDAN I KUPAS TUNTAS 86 – Ketua Dewan Pakar DPW Partai NasDem Sumut, H Rahudman Harahap, menilai diakhir kepemimpinan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, harus dilakukan penilaian secara objektif. Menurut Rahudman Harahap, kinerja pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut selama 2018-2023 ini merupakan kerja tim yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Sumut.
“Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut itu kan paket. Mereka bekerja bersama-sama dalam menjalankan mandat rakyat Sumut. Diakhir masa jabatan ini, kita berharap tidak saling menyalahkan. Kita menginginkan ke depan Pj Gubernur Sumut, Hasanuddin, mampu melakukan kerja lebih baik,” kata Rahudman Harahap kepada wartawan, Selasa (5/9).
Dijelaskan Rahudman, ketika ditanya soal pepercahan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, hal itu disebabkan pemahaman yang kurang mumpuni dalam tata kelola pemerintahan. Dikatakannya, baik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Gubernur itu mempunyai hak kekepalaan. Dia mendapatkan mandat sebagai kepala daerah. Sedangkan wakil gubernur menjadi pembantu bagi gubernur menjalankan roda pemerintahan, khususnya di bidang pengawasan,” kata Rahudman Harahap yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Pengda Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut.
Rahudman yang merupakan Walikota Medan 2010-2015, menyatakan tidak ada hal krusial yang harus diperdebatkan dalam mencermati hubungan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah. Dikatakannya, jika ada gesekan diantara keduanya, lebih merupakan persoalan politik.
“Secara tata kelola pemerintahan kerja gubernur dan wakil gubernur sudah mempunyai landasan rencana pembangunan yang sudah dibicarakan di DPRD Sumut. Gubernur tidak bisa juga kerja sendiri mengambil kebijakan sendiri. Tentunya ini yang harus disampaikan ke masyarakat,” demikian ujar Rahudman Harahap. (JONI SH)
